Maxim Indonesia, perusahaan layanan transportasi daring, menegaskan komitmennya dalam mematuhi regulasi pemerintah terkait besaran biaya potongan aplikasi bagi mitra pengemudi. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Government Relations Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, di Alun-alun M. Hasibuan, Kota Bekasi, pada Rabu (14/5/2025).
Dalam keterangannya, Rafi menjelaskan bahwa Maxim telah menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedelapan Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022, yang mengatur batas maksimum biaya sewa penggunaan aplikasi sebesar 15 persen.
“Maxim secara konsisten mematuhi peraturan pemerintah mengenai besaran potongan aplikasi. Sesuai ketentuan, biaya komisi yang dikenakan kepada mitra pengemudi tidak melebihi batas maksimal 15 persen sebagaimana diatur dalam Keputusan Kemenhub,” ujarnya.
Rafi memaparkan bahwa saat ini, Maxim menetapkan komisi aplikasi pada kisaran 10 hingga 15 persen untuk layanan Maxim Bike, serta 8 hingga 15 persen untuk layanan Maxim Car. Ia menambahkan bahwa mitra pengemudi berkesempatan memperoleh potongan yang lebih rendah melalui berbagai skema insentif.
“Para pengemudi dapat menikmati tarif komisi yang lebih ringan jika menunjukkan performa kerja yang aktif, mempertahankan rating yang tinggi, atau menggunakan stiker resmi Maxim pada kendaraan mereka,” terang Rafi.
Sebagai bagian dari dukungan kepada para mitra, Maxim juga menghadirkan program motivasi khusus guna menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas.
“Melalui program Motivation for Drivers, kami memberikan insentif tambahan berupa pengurangan komisi bagi pengemudi yang menunjukkan kinerja optimal. Ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap kontribusi mereka,” lanjutnya.
Rafi menegaskan bahwa kebijakan potongan komisi yang diterapkan Maxim telah melalui proses evaluasi dan kajian yang komprehensif. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi daring, serta memberikan peluang pendapatan yang adil bagi seluruh mitra.
Ia juga mengingatkan bahwa wacana penurunan potongan aplikasi di bawah batas yang telah ditetapkan pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap stabilitas operasional layanan transportasi berbasis aplikasi.
“Penyesuaian tarif komisi di bawah standar yang berlaku dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan e-hailing di Indonesia, terutama jika disertai penurunan pendapatan dan melemahnya permintaan layanan,” kata Rafi.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa gangguan terhadap ekosistem transportasi daring tidak hanya berdampak pada perusahaan, namun juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital, yang selama ini menjadi penopang penting aktivitas masyarakat.
Sebagai penutup, Rafi menyerukan perlunya dialog inklusif dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan transportasi daring di tanah air.
“Keputusan mengenai tarif, skema komisi, dan aspek-aspek teknis lainnya sebaiknya dilandasi oleh kajian yang menyeluruh. Pemerintah, pengguna, mitra pengemudi, dan penyedia layanan aplikasi perlu duduk bersama untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan semua pihak,” pungkasnya
